Biaya Pilkada Di Indonesia

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta dinilai belum transparan dalam menjelaskan tingginya anggaran pemilukada pada periode kali ini. Kekhawatiran yang lebih besar justru bukan pada distribusi dana yang ada di KPUD, namun yang berada pada wilayah pemerintahan yang ditangani oleh suku dinas lembaga bersangkutan, terkait hal-hal seperti sosialisasi, pembentukan posko-posko pemilu di tiap-tiap kelurahan. Hal ini akan memicu anggaran dari pilkada yang sudah terhitung dana tetapnya, namun lebih besar dari itu, dikarenakan penyelenggaraannya tidak berada dalam satu pintu.

Biaya pilkada yang relatif tinggi memicu terjadinya tindakan korupsi yang melibatkan oknum gubernur, bupati dan wali kota di Indonesia. Praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah seperti ‘wabah’, karena melibatkan 158 dari 524 pejabat di Indonesia. Selain itu, implikasi pilkada langsung juga akan berpengaruh kepada retribusi pembangunan dan pendapatan. Pembiayaan pilkada menimbulkan banyak implikasi yang dapat mempengaruhi kualitas pilkada. Namun, apabila pendanaannya berasal dari APBN, setidaknya dapat mengurangi implikasi tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pilkada langsung sebenarnya dapat dilakukan dengan biaya murah sepanjang pemerintah mengalokasikan anggaran pilkada pada APBN dan melakukan penghematan serta manajemen anggaran pilkada.