DANI CREDITS TEAM AFTER PODIUM FINISH

Dani Pedrosa musim MotoGP mulai dengan baik dengan selesai di urutan kedua pada balapan pembuka di Qatar. Dalam blog-nya, pembalap Spanyol berterima kasih timnya dan 'puas' dengan hasil secara keseluruhan.

Dani, di blog Repsol, menggambarkan tempat kedua, satu tempat di depan rekan setimnya Casey Stoner, sebagai: "Sebuah hasil yang besar, meskipun itu sedikitmengecewakan karena kami berjuang untuk kemenangan hak untuk akhir, tetapimengingat masalah yang kita punya selama akhir pekan saya merasa puas. "

Pedrosa terutama puas dengan tempat podium setelah awalnya berjuang dengan berbagai masalah dalam praktek dan kualifikasi.

"Akhir pekan itu sangat sulit karena saya jatuh dalam praktek," katanya. "Kemudian kita tidak bisa menemukan setup yang tepat dan bahkan sepeda tidak memulai untuk sesi kualifikasi. Tapi sekali lagi saya harus memberikan terima kasih kepada tim, mereka menghabiskan malam tanpa tidur beberapa bekerja untuk meletakkan segala sesuatu benar."

Dani juga mengirim pesan berharap untuk pemulihan cepat untuk pembalap spanyol sesama, Joan Lascorz, yang saat ini di unit perawatan intensif trauma dari Valld'hebron rumah sakit di Barcelona, ​​Spanyol, setelah kecelakaan di uji untuk world superbikes di imola lalu minggu.

"Saya juga ingin mengirim keinginan saya terbaik untuk Joan Lascorz dan semuakeluarganya pada saat ini sulit," kata Dani. "Sejak saya bertemu balap melawan dia pada mini sepeda, aku tahu bahwa ia adalah seorang pejuang. Ayo Juara!"


( sumber: boxrepsol.com )

Dominasi Perusahaan Asing Dalam Perekonomian Indonesia

Dominasi asing semakin kuat pada sektor-sektor strategis. 

Seperti keuangan, energi, sumber daya mineral, telekomunikasi, dan perkebunan. 
Dengan dominasi asing seperti itu, perekonomian sering kali terkesan tersandera oleh kepentingan asing. Tak hanya perbankan, asuransi juga didominasi asing. Dari 45 perusahaan asuransi jiwa yang beroperasi di Indonesia, tak sampai setengahnya yang murni milik Indonesia. Kalau dikelompokkan, dari asuransi jiwa yang ekuitasnya di atas Rp 750 miliar hampir semuanya usaha patungan. Dari sisi perolehan premi, lima besarnya adalah perusahaan asing. Hal itu tak terlepas dari aturan pemerintah yang sangat liberal, memungkinkan pihak asing memiliki sampai 99 persen saham perbankan dan 80 persen saham perusahaan asuransi.

Pasar modal juga demikian. Total kepemilikan investor asing 60-70 persen dari semua saham perusahaan yang dicatatkan dan diperdagangkan di bursa efek. Pada badan usaha milik negara (BUMN) pun demikian. Dari semua BUMN yang telah diprivatisasi, kepemilikan asing sudah mencapai 60 persen. Lebih tragis lagi di sektor minyak dan gas. Porsi operator migas nasional hanya sekitar 25 persen, selebihnya 75 persen dikuasai pihak asing. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM menetapkan target porsi operator oleh perusahaan nasional mencapai 50 persen pada 2025.

Utang luar negeri membludak sementara kesejahteraan masyarakat masih jauh dari harapan. Sedangkan dari waktu ke waktu kekuatan bangsa ini terus merosot karena perekonomian dikuasai kekuatan asing.Tekanan utang, dominasi asing dalam sumber daya mineral dan pertambangan serta deindustrialisasi, telah membuat rakyat banyak belum sejahtera. Situasi ini terus mengancam ekonomi bangsa di era globalisasi yang kompetisinya kian meninggi. Para ekonom telah mengingatkan bahwa Indonesia terlalu patuh dan tunduk kepada Washington Consensus sehingga kebijakan ekonominya tidak mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan serta tidak bisa menciptakan lapangan kerja bagi jutaan TKI yang kini mencapai lebih 2 juta orang di Malaysia.

Biaya Pilkada Di Indonesia

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta dinilai belum transparan dalam menjelaskan tingginya anggaran pemilukada pada periode kali ini. Kekhawatiran yang lebih besar justru bukan pada distribusi dana yang ada di KPUD, namun yang berada pada wilayah pemerintahan yang ditangani oleh suku dinas lembaga bersangkutan, terkait hal-hal seperti sosialisasi, pembentukan posko-posko pemilu di tiap-tiap kelurahan. Hal ini akan memicu anggaran dari pilkada yang sudah terhitung dana tetapnya, namun lebih besar dari itu, dikarenakan penyelenggaraannya tidak berada dalam satu pintu.

Biaya pilkada yang relatif tinggi memicu terjadinya tindakan korupsi yang melibatkan oknum gubernur, bupati dan wali kota di Indonesia. Praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah seperti ‘wabah’, karena melibatkan 158 dari 524 pejabat di Indonesia. Selain itu, implikasi pilkada langsung juga akan berpengaruh kepada retribusi pembangunan dan pendapatan. Pembiayaan pilkada menimbulkan banyak implikasi yang dapat mempengaruhi kualitas pilkada. Namun, apabila pendanaannya berasal dari APBN, setidaknya dapat mengurangi implikasi tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pilkada langsung sebenarnya dapat dilakukan dengan biaya murah sepanjang pemerintah mengalokasikan anggaran pilkada pada APBN dan melakukan penghematan serta manajemen anggaran pilkada.

Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia

Setiap pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan pertambahan permintaan terhadap berbagai produk dan jasa dan karena itu setiap bagian pertumbuhan harus pula disisihkan untuk membangun infastruktur. Indonesia yang sebagian pendapatan masyarakatnya berasal dari sektor pertanian, menjadi makin tergantung pada infrastruktur agar dapat mempercepat jalur distribusinya. Bukan cuma bikin jalan atau jembatan, tetapi juga gudang, tempat penyimpanan di pelabuhan, dan seterusnya. Infrastruktur sudah lama menjadi persoalan di Indonesia karena masalah pendanaan yang sangat terbatas, dimana partisipasi swasta yang diharapkan pemerintah belum memenuhi harapan.

Tantangan pembangunan infrastruktur dalam mendukung agenda utama Kabinet Indonesia bersatu adalah pertumbuhan ekonomi masih jauh dibawah  7%, sehingga belum memadai  dalam mendukung  penciptaan lapangan kerja baru, tingginya jumlah pengangguran, dan tingginya jumlah penduduk  dibawah  garis kemiskinan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto menyatakan, tahun ini menjadi momentum baru bagi kebangkitan infrastruktur Indonesia,“Karena ada dua pendorong utama yaitu melunaknya hambatan peraturan melalui penerapan Undang-undang Pembebasan Tanah dan pembaruan tingkat utang negara menjadi layak investasi,” ujar Suryo.

Menurut Suryo, Undang-undang Pembebasan Tanah implikasinya terhadap iklim investasi di dalam negeri akan sangat besar dan itu sangat menguntungkan realisasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, aturan itu juga akan membuat banyak hal menjadi lebih mudah, terutama soal Investment Grade. Ini akan sangat atraktif bagi mereka yang ingin berinvestasi di dalam negeri, semata-mata karena peningkatan dana bagi proyek dan investor menjadi jauh lebih mudah.

Langkah PSSI Dalam Menghadapi Sanksi FIFA

FIFA telah memberi tenggat kepada PSSI untuk menyelesaikan permasalahan keberadaan Liga Primer Indonesia (LPI). Jika sampai waktu yang ditetapkan masalah tak juga selesai, Indonesia terancam sanksi berat dari FIFA. Menurut PSSI, FIFA telah memberikan dukungan penuh kepada mereka untuk mengambil tindakan tegas soal keberadaan LPI. Pihak PSSI juga mengatakan, FIFA telah mengangap kompetisi LPI itu sebagai kompetisi yang ilegal. Mereka mengklaim telah diberi wewenang penuh oleh FIFA untuk mengambil langkah-langkah cepat guna mengatasi masalah ini.

PSSI sejauh ini sudah menjalankan amanat dari FIFA untuk menyelesaikan berbagai persoalan mengenai kisruh sepak bola. Salah satu upaya tersebut adalah keinginan untuk merangkul Indonesian Super League (ISL) yang selama ini dianggap sebagai kompetisi ilegal, untuk bergabung di bawah kepengurusan PSSI. Kinerja PSSI yang belum optimal membawa dampak kepada persepakbolaan di Indonesia. Termasuk kisruh yang selalu terjadi pada saat pertandingan sepak bola. Apabila PSSI diberi sanksi oleh FIFA , PSSI enggan disalahkan karena itu bukanlah kesalahan dari PSSI. Pihak PSSI sendiri sudah memenuhi kewajiban seluruhnya. Apabila pihak PSSI dikenakan sanksi oleh FIFA, kemungkinan besar adalah kesalahan Indonesia dalam menangani berbagai kekisruhan selama ini.

Jika pihak PSSI mulai kebakaran jenggot, sebaliknya pihak LPI masih adem ayem saja. Pihak LPI mengklaim, PSSI tidak punya hak mengatur mereka karena mereka berada di bawah naungan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPPI), bukan PSSI. Mengenai masalah pemain dan pelatih asing, pihak LPI juga santai karena telah mendapat dukungan penuh pemerintah. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis mengatakan, para pemain asing yang tergabung di LPI takkan dideportasi. Jadi kita menghormati semua pihak. Persoalan keimigrasian kan tidak sendiri, berkaitan dengan kepentingan bangsa kita.