Biaya Pilkada Di Indonesia

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta dinilai belum transparan dalam menjelaskan tingginya anggaran pemilukada pada periode kali ini. Kekhawatiran yang lebih besar justru bukan pada distribusi dana yang ada di KPUD, namun yang berada pada wilayah pemerintahan yang ditangani oleh suku dinas lembaga bersangkutan, terkait hal-hal seperti sosialisasi, pembentukan posko-posko pemilu di tiap-tiap kelurahan. Hal ini akan memicu anggaran dari pilkada yang sudah terhitung dana tetapnya, namun lebih besar dari itu, dikarenakan penyelenggaraannya tidak berada dalam satu pintu.

Biaya pilkada yang relatif tinggi memicu terjadinya tindakan korupsi yang melibatkan oknum gubernur, bupati dan wali kota di Indonesia. Praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah seperti ‘wabah’, karena melibatkan 158 dari 524 pejabat di Indonesia. Selain itu, implikasi pilkada langsung juga akan berpengaruh kepada retribusi pembangunan dan pendapatan. Pembiayaan pilkada menimbulkan banyak implikasi yang dapat mempengaruhi kualitas pilkada. Namun, apabila pendanaannya berasal dari APBN, setidaknya dapat mengurangi implikasi tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pilkada langsung sebenarnya dapat dilakukan dengan biaya murah sepanjang pemerintah mengalokasikan anggaran pilkada pada APBN dan melakukan penghematan serta manajemen anggaran pilkada.

Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia

Setiap pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan pertambahan permintaan terhadap berbagai produk dan jasa dan karena itu setiap bagian pertumbuhan harus pula disisihkan untuk membangun infastruktur. Indonesia yang sebagian pendapatan masyarakatnya berasal dari sektor pertanian, menjadi makin tergantung pada infrastruktur agar dapat mempercepat jalur distribusinya. Bukan cuma bikin jalan atau jembatan, tetapi juga gudang, tempat penyimpanan di pelabuhan, dan seterusnya. Infrastruktur sudah lama menjadi persoalan di Indonesia karena masalah pendanaan yang sangat terbatas, dimana partisipasi swasta yang diharapkan pemerintah belum memenuhi harapan.

Tantangan pembangunan infrastruktur dalam mendukung agenda utama Kabinet Indonesia bersatu adalah pertumbuhan ekonomi masih jauh dibawah  7%, sehingga belum memadai  dalam mendukung  penciptaan lapangan kerja baru, tingginya jumlah pengangguran, dan tingginya jumlah penduduk  dibawah  garis kemiskinan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto menyatakan, tahun ini menjadi momentum baru bagi kebangkitan infrastruktur Indonesia,“Karena ada dua pendorong utama yaitu melunaknya hambatan peraturan melalui penerapan Undang-undang Pembebasan Tanah dan pembaruan tingkat utang negara menjadi layak investasi,” ujar Suryo.

Menurut Suryo, Undang-undang Pembebasan Tanah implikasinya terhadap iklim investasi di dalam negeri akan sangat besar dan itu sangat menguntungkan realisasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, aturan itu juga akan membuat banyak hal menjadi lebih mudah, terutama soal Investment Grade. Ini akan sangat atraktif bagi mereka yang ingin berinvestasi di dalam negeri, semata-mata karena peningkatan dana bagi proyek dan investor menjadi jauh lebih mudah.

Langkah PSSI Dalam Menghadapi Sanksi FIFA

FIFA telah memberi tenggat kepada PSSI untuk menyelesaikan permasalahan keberadaan Liga Primer Indonesia (LPI). Jika sampai waktu yang ditetapkan masalah tak juga selesai, Indonesia terancam sanksi berat dari FIFA. Menurut PSSI, FIFA telah memberikan dukungan penuh kepada mereka untuk mengambil tindakan tegas soal keberadaan LPI. Pihak PSSI juga mengatakan, FIFA telah mengangap kompetisi LPI itu sebagai kompetisi yang ilegal. Mereka mengklaim telah diberi wewenang penuh oleh FIFA untuk mengambil langkah-langkah cepat guna mengatasi masalah ini.

PSSI sejauh ini sudah menjalankan amanat dari FIFA untuk menyelesaikan berbagai persoalan mengenai kisruh sepak bola. Salah satu upaya tersebut adalah keinginan untuk merangkul Indonesian Super League (ISL) yang selama ini dianggap sebagai kompetisi ilegal, untuk bergabung di bawah kepengurusan PSSI. Kinerja PSSI yang belum optimal membawa dampak kepada persepakbolaan di Indonesia. Termasuk kisruh yang selalu terjadi pada saat pertandingan sepak bola. Apabila PSSI diberi sanksi oleh FIFA , PSSI enggan disalahkan karena itu bukanlah kesalahan dari PSSI. Pihak PSSI sendiri sudah memenuhi kewajiban seluruhnya. Apabila pihak PSSI dikenakan sanksi oleh FIFA, kemungkinan besar adalah kesalahan Indonesia dalam menangani berbagai kekisruhan selama ini.

Jika pihak PSSI mulai kebakaran jenggot, sebaliknya pihak LPI masih adem ayem saja. Pihak LPI mengklaim, PSSI tidak punya hak mengatur mereka karena mereka berada di bawah naungan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPPI), bukan PSSI. Mengenai masalah pemain dan pelatih asing, pihak LPI juga santai karena telah mendapat dukungan penuh pemerintah. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis mengatakan, para pemain asing yang tergabung di LPI takkan dideportasi. Jadi kita menghormati semua pihak. Persoalan keimigrasian kan tidak sendiri, berkaitan dengan kepentingan bangsa kita.

Topik PI - Ku

Kecerdasan ialah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, dan belajar. Kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Kecerdasan dapat diukur dengan menggunakan alat psikometri yang biasa disebut sebagai test IQ. 

Kecerdasan intelektual (IQ) berkait dengan keterampilan seseorang menghadapi persoalan teknikal dan intelektual. Jika pendidikan kita mengabaikan aspek keunggulan IQ, sulit bagi Indonesia untuk bersaing dalam bidang sains dan teknologi pada persaingan global. 

Oleh karena itu, PI yang akan saya ambil adalah "TEST IQ Untuk Paud & TK" dengan menggunakan adobe flash cs3. Dengan tujuan sebagai alat yang di gunakan untuk mengukur kecerdasan seorang anak, yang seharusnya merupakan indikasi potensi anak. 

Test IQ di jadikan standart penilaian seorang anak dapat di katakan cerdas atau di kategorikan kurangnya kemauan dalam belajar. 

Semoga tahapan ini dapat terwujud dan bisa dengan mudah di rangsang oleh otak anak. 

Peran Sistem Informasi Dalam Pembangunan

Pengertian Sistem Informasi 

Pengertian mengenai sistem informasi diantaranya ditulis oleh Alter (1992) bahwa Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang dan tehnologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. 

Bodnar dan Hopwood (1993)mendifinisikan sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan peangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Gelinas, Oram dan Wiggins (1990) mendifinisikan sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai. 

Hall (2001) mendifinisikan sistem informasi sebagai sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai.

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi mencakup sejumlah komponen (manusia, tehnologi informasi dan prosedur kerja) berupa masukan (input), ada proses (data menjadi informasi) dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan (output).


Di era otonomi daerah saat ini, sistem Pemerintahan Daerah sudah berbeda dibandingkan dengan sistem pemerintah diera orde baru. Kalau diera orde baru, organisasi Pemerintah dan sistem informasinya ditentukan oleh pemerintah pusat, di era otonomi daerah ini pembentukan instansi pemerintah daerah termasuk sistem informasinya ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu sistem informasi pada setiap daerah bisa berbeda sesuai dengan perkembangan yang terjadi / kebutuhan di daerah masing-masing. 

Dengan berbedanya dinas yang berkaitan dengan informasi, maka dimungkinkan terjadinya perbedaan sistem informasi pemerintahan antara satu daerah dengan daerah-daeah lain. Saat ini sistem informasi di pemerintahan masih berkembang dan mencari model yang tepat untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Sistem informasi pemerintah ini mempunyai peran yang penting untuk mensukseskan pembangunan di suatu daerah. Sistem informasi yang baik, bisa menciptakan kesatuan gerak dan langkah antar lembaga/dinas untuk mencapai tujuan. Jika sistem informasi antar lembaga/dinas tidak berjalan baik maka dimungkinkan terjadinya tumpang tindih kegiatan, bahkan bisa terjadi kegiatan yang saling bertentangan. Sistem informasi yang baik memungkinkan program-program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah bisa direspon oleh masyrakat sehingga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat.

Korupsi Di Indonesia

Mendengar istilah korupsi biasanya yang tergambar ialah adanya seorang pejabat tinggi yang rakus menggelapkan uang, mengumpulkan komisi, atau menggunakan uang negara lainnya bagi kepentingan pribadi.
Di Indonesia tindak pidana korupsi kian merajalela, dan karena itu pula rakyat menuntut pemerintah agar bersikap terbuka dan berupaya memberantas korupsi.
Dengan kata lain perlu adanya serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Persoalan korupsi di Negara Indonesia terbilang kronis, bukan hanya membudaya tetapi sudah membudidaya. Pengalaman pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa kegagalan demi kegagalan lebih sering terjadi terutama terhadap pengadilan koruptor kelas kakap dibanding koruptor kelas teri.
Keberadaan lembaga-lembaga yang mengurus korupsi belum memiliki dampak yang menakutkan bagi para koruptor, bahkan hal tersebut turut disempurnakan dengan pemihakan-pemihakan yang tidak jelas.
Dalam masyarakat yang tingkat korupsinya seperti Indonesia, hukuman yang setengah-setengah sudah tidak mempan lagi. Mulainya dari mana juga merupakan masalah besar, karena boleh dikatakan semuanya sudah terjangkit penyakit birokrasi.  Orang Indonesia yang berbuat korupsi sebenarnya sudah kehilangan urat malunya. Mereka sudah benar-benar tidak tahu malu lagi, hidup dalam kebohongan dengan membangun citra seolah dirinya bersih dan agamis serta berjiwa sosial. Padahal semuanya itu dilandasi oleh sifat munafik dan kepura-puraan yang semakin lama semakin menebal. Akibatnya tulisan atau hukuman badan apapun tidak tidak akan membuat dirinya kapok atau jera untuk berbuat korup.

Hambatan/kendala-kendala yang di hadapi Indonesia dalam meredam korupsi antara lain:
1. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung setengah-setengah.
2. Kurang optimalnya fungsi pengawas atau pengontrol.
3. Banyaknya celah/lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan korupsi pada sistem politik dan sistem administrasi negara Indonesia.
4. Kesulitan dalam menempatkan perkara, sehingga kasus yang terjadi para pelaku korupsi begitu gampang mengelak dari tuduhan.

Kenaikan Harga BBM

Kenaikan harga bahan bakar minyak tampaknya sudah pasti akan diajukan pemerintah ke DPR melalui perubahan APBN 2012. Besaran kenaikan jenis BBM, dan waktu belum disampaikan.

Kenaikan harga dunia menjadi alasan utama keputusan pemerintah. Tanpa kenaikan harga, defisit APBN akan bertambah besar.

Berbeda dengan tahun 2005 dan 2008, kenaikan subsidi saat ini tidak hanya disebabkan oleh kenaikan harga dunia, tetapi juga melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi.

Mengurangi volume konsumsi BBM tanpa kenaikan harga harus dilakukan dengan menyediakan alternatif yang lebih murah dan aman. Langkah ini tidak mudah dan tidak cepat dilakukan. Sebaliknya, sudah banyak studi yang membuktikan bahwa kenaikan harga BBM akan diikuti dengan penurunan konsumsi BBM.

Dengan kenaikan harga BBM tersebut, rupiah kembali menguat dan setelah dua bulan inflasi mulai dapat dikendalikan. Indonesia telah keluar dari ”krisis mini”. Laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dalam dua semester karena kenaikan harga BBM yang sangat tinggi. Namun, yang paling penting adalah angka kemiskinan tetap dapat diturunkan karena ada program kompensasi melalui bantuan langsung tunai (BLT).

Meskipun kita sudah punya pengalaman, program BLT sungguh merupakan kebijakan yang tidak mudah dilaksanakan, menyita banyak waktu, perhatian, dan melelahkan.

Pelajaran berharga dari tahun 2005 dan 2008 adalah kenaikan harga BBM tinggi karena dua hal: 

1. kenaikan harga minyak dunia 
2. keterlambatan pengambilan keputusan. 

Faktor pertama tidak dapat dihindari, tetapi faktor kedua adalah faktor internal yang dapat dikendalikan.

Tahun 2012 ini pemerintah kembali dihadapkan pada kenaikan harga minyak dunia. Meskipun kenaikan tersebut dipicu oleh ketegangan politik sesaat di Timur Tengah, tidak ada seorang pun yang berani memprediksi sampai kapan berlangsung.

Banyak yang menyarankan bahwa tahun 2011 pemerintah seharusnya sudah menaikkan harga BBM, khususnya premium secara bertahap agar dampaknya tidak memberatkan. 

Namun, pemerintah tidak mendengarkan aspirasi tersebut.

Sekarang pemerintah mencoba membatasi BBM mulai April 2012 dan menutup kenaikan harga BBM. Upaya sudah dilakukan, tetapi belum siap dan bahkan keteteran persiapannya.

Kondisi ekonomi 2012 lebih baik daripada tahun 2005 dan 2008, kenaikan BBM secara berlebihan akan menghambat momentum ekspansi pembangunan. Ini yang perlu dipertimbangkan kembali.